TER PPh 21 Pegawai Tetap adalah metode perhitungan pajak penghasilan (PPh Pasal 21) yang menggunakan tarif efektif rata-rata sesuai aturan terbaru DJP. Dengan sistem ini, perhitungan potongan pajak bulanan bagi pegawai tetap menjadi lebih mudah, praktis, dan transparan. Apa Itu…
Pendahuluan Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih bingung mengenai aturan pajak untuk orang pribadi. Terutama ketika omzet sudah cukup besar, apakah masih dikenakan tarif final 0,5% atau harus beralih ke mekanisme pajak normal? Aturan terbaru menyebutkan…
Cara Mudah Hitung Pajak UMKM 0.5% dan Contoh Perhitungan Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pajak sering dianggap rumit. Padahal pemerintah sudah memberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% untuk meringankan beban pajak UMKM. Artikel ini akan membahas…
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang berlaku sejak 14 Juli 2025. Aturan ini membawa perubahan signifikan bagi pelaku usaha online, karena mulai sekarang marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lainnya diwajibkan memungut, menyetor,…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan PER-11/PJ/2025 sebagai bagian dari transformasi besar menuju sistem perpajakan modern berbasis teknologi, yaitu Coretax Administration System. Aturan ini menjadi langkah penting dalam standarisasi format dan struktur data pada berbagai dokumen perpajakan, seperti Surat Pemberitahuan…
Batas Waktu Upload Faktur Pajak menjadi tanggal 20 Bulan Berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, yang mulai berlaku sejak 22 Mei 2025. Salah satu perubahan penting dalam peraturan ini adalah penyesuaian batas waktu…
Sanksi Telat Bayar dan Lapor SPT Pajak telah diatur dalam UU HPP KUP. Pelaporan dan pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP), baik individu maupun badan usaha. Melalui Surat Pemberitahuan (SPT), wajib pajak melaporkan penghasilan, potongan pajak, serta…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mengumumkan bahwa batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT OP diperpanjang hingga 11 April 2025. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-79 Tahun 2025 yang bertujuan memberikan kesempatan lebih luas bagi Wajib…
Di Indonesia, sistem perpajakan menggunakan self-assessment system. Artinya, setiap Wajib Pajak (WP) harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri dengan benar, jelas, dan lengkap. Pelaporan pajak ini harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan. Apa…
DJP menerbitkan peraturan KEP-67/PJ/2025 untuk menghapus sanksi administrasi karena kendala Coretax. DJP mengimplementasikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax System) sejak 1 Januari 2025. Transformasi besar ini menjadi tonggak penting dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia. Coretax bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi,…